Berikan Blanko Teguran Bagi
Masyarakat Pelanggar Penerapan PSBB
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai Senin, 13 April 2020 memberikan sanksi berupa teguran terhadap masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta dan sekitarnya.
“Hari Senin kami akan berikan semacam blanko teguran bagi masyarakat yang melanggar PSBB,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Ahad, 12 April 2020.
Sambodo mengatakan, blanko tersebut berisi teguran. Namun jika yang bersangkutan kembali kedapatan melanggar PSBB untuk kedua kalinya petugas akan memberikan sanksi yang lebih tegas.
“Ketika mereka tertangkap lagi untuk kedua kalinya, akan kami berikan tindakan yang lebih tegas,” katanya.
Selain ditujukan untuk menegakkan kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah, blanko teguran itu juga menjadi parameter pendataan kepatuhan masyarakat selama masa pemberlakuan PSBB di wilayah Ibu Kota.
“Ini juga bagian dari pendataan sehingga kami bisa lihat setiap harinya, sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam mematuhi PSBB ini,” kata Sambodo.
Beberapa poin dalam PSBB tersebut antara lain pengendara sepeda motor diperbolehkan membawa penumpang atau berboncengan asalkan penumpang tersebut memiliki domisili tempat tinggal yang sama untuk pengemudi sepeda motor.
Himbauan dengan dari Korlantas Polri mengharapkan agar jajaranya harus dapat memahami PSBB, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, saat didampingi Dirgakkum Korlantas Brigjen Pol Kushariyanto, Dirkamsel Korlantas Brigjen Pol Chrysnanda, Kabagops Kombes Pol Benyamin.
“Pelaksanaan PSBB, peraturan tentang pembatasan kendaraan maupun muatan harus dilakukan dengan persuasif, humanis dan manis, serta jangan menggunakan emosional.” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.Hsaat melakukan video confrence Anev Ops Keselamatan 2020 dan Penanganan Covid-19 dengan Dirlantas Polda se-Indonesia, di Ruang NTMC Polri Lt. 2 Gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin (13/4/2020)..
Landasan hukum pembatasan kendaraan roda dua tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. (A2TP/HTM)
Jakarta –
Warta Indonesia Pembaharuan
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai Senin, 13 April 2020 memberikan sanksi berupa teguran terhadap masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta dan sekitarnya.
“Hari Senin kami akan berikan semacam blanko teguran bagi masyarakat yang melanggar PSBB,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Ahad, 12 April 2020.
Sambodo mengatakan, blanko tersebut berisi teguran. Namun jika yang bersangkutan kembali kedapatan melanggar PSBB untuk kedua kalinya petugas akan memberikan sanksi yang lebih tegas.
“Ketika mereka tertangkap lagi untuk kedua kalinya, akan kami berikan tindakan yang lebih tegas,” katanya.
Selain ditujukan untuk menegakkan kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah, blanko teguran itu juga menjadi parameter pendataan kepatuhan masyarakat selama masa pemberlakuan PSBB di wilayah Ibu Kota.
“Ini juga bagian dari pendataan sehingga kami bisa lihat setiap harinya, sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam mematuhi PSBB ini,” kata Sambodo.
Beberapa poin dalam PSBB tersebut antara lain pengendara sepeda motor diperbolehkan membawa penumpang atau berboncengan asalkan penumpang tersebut memiliki domisili tempat tinggal yang sama untuk pengemudi sepeda motor.
Himbauan dengan dari Korlantas Polri mengharapkan agar jajaranya harus dapat memahami PSBB, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, saat didampingi Dirgakkum Korlantas Brigjen Pol Kushariyanto, Dirkamsel Korlantas Brigjen Pol Chrysnanda, Kabagops Kombes Pol Benyamin.
“Pelaksanaan PSBB, peraturan tentang pembatasan kendaraan maupun muatan harus dilakukan dengan persuasif, humanis dan manis, serta jangan menggunakan emosional.” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.Hsaat melakukan video confrence Anev Ops Keselamatan 2020 dan Penanganan Covid-19 dengan Dirlantas Polda se-Indonesia, di Ruang NTMC Polri Lt. 2 Gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin (13/4/2020)..
Landasan hukum pembatasan kendaraan roda dua tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. (A2TP/HTM)
No comments:
Post a Comment